Tipe-tipe Budaya Politik

1. Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan Negara dengan sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks menuntut kerja sama yang luas untuk mengintegrasikan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap seseorang terhadap orang lain. Pada kondisi ini, budaya politik cenderung bersifat "militan" atau bersifat "toleransi". a. Budaya politik militan Budaya politik militan tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi melihatnya sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis, yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan peraturannya yang mungkin salah. b. Budaya politik toleransi Budaya politik toleransi adalah budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai. BUdaya politik ini berusaha mencari konsensus yang wajar, yaitu selalu membuka pintu untuk kerja sama. Yang dilakukan budaya politik ini adalah sikap netral atau kritis terhadap ide orang, bukan curiga terhadap orang. Pernyataan umum dari pimpinan masyarakat yang bernada sangat militan dapat nebciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik. Ketegangan dan konflik itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Pernyataan dengan jiwa toleransi hampir selalu mengundang kerja sama. Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik terbagi atas : a. Budaya politik yang memiliki sikap netral absolut Budaya politik yang mempunyai sikap netral yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebalikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada apa yang selaras dengan mentalnya dan menolak atau menyerang hal-hal yang baru atau yang berlainan (bertentangan). Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi. Tradisi dan kemurniannya diterima tanpa sikap kritis. Tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukannya. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru. b. Budaya politik yang memiliki sikap mental akomodatif Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan bersedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini. Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai sesuatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai penyimpangan. Tipe akomodatif dai budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna. 2. Berdasarkan Orientasi politiknya Realitas yang ditemukan dalam budaya politik ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang ditandai oleh pelbagai karakter dalam budaya politik, setiap sistem politik memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang masing-masingnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda.Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut : a. Budaya politik parokial (parochial political culture), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). b. Budaya politik kaula (subject political culture), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.c. Budaya politik partisipan (participant political culture), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Dalam kehidupan masyarakat, tidak tertutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan ketiga klasifikasi tersebut di atas. Tentang klasifikasi budaya politik di dalam masyarakat lebih lanjut adalah sebagai berikut :1. Budaya Politik Parokial, yang ditandai dengan : a. Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai objek umum, objek-objek input, abjek-objek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol. b. Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat. c. Orientasi parokial menyatakan absennya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik. d. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. e. Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif. 2. Budaya Politik Subjek / Kaula, yang ditandai dengan : a. Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap objek-objek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol. b. Para subjek menyadari otoritas pemerintah c. Hubungannya dengan sistem politik secara umum dan dengan output administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif. d. Sering terwujud di dalam masyarakat dimana tidak terdapat struktur input yang terdiferensiasikan. e. Orientasi subjek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif. 3. Partisipana. a.Frekuensi orientasi sistem politik sebagai objek umum, objek-objek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu. b. Bentuk kultur dimana anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek input dan output sistem politik) c. Anggota masyarakat partisipatif terhadap objek politikd. Masyarakat berperan sebagai aktivis. Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan dan memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes bila terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak fair.Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini terjadi karena adanya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah yang ditunjukan oleh tingkat kompetensi politik, yaitu menyelesaikan suatu hal secara politik dan ingkat efficacy atau keberdayaan karena mereka merasa setidaknya memiliki kekuatan politik. Oleh karena itu, mereka merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu, warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat, karena adanya saling percaya (trust) antar warga negara. Oleh karena itu, dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik. Budaya politik subjek lebih rendah satu derajat dari budaya politik partisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka terwujud dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka merasa tidak nyaman bila membicarakan masalah-masalah politik. Demokrasi sulit berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subjek, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif. Perasaan berpengaruh terhadap proses politik muncul bila mereka telah melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu, mereka juga memiliki kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah, sehingga sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang tinggi bagi terciptanya mekanisme kontrol terhadap berjalannya sistem politik. Budaya Politik Parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah, yang di dalamnya masyarakat bahkan tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara. Mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik. Oleh karena itu, terdapat kesulitan untuk mencoba membangun demokrasi dalam budaya politik parokial, dan itu hanya bisa terjadi bila terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru. Budaya politik ini bisa ditemukan dalam masyarakat suku-suku di negara-negara belum maju, seperti di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.Namun dalam kenyataan tidak satu pun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, pariokal, atau subjek. Ada variasi di antara ketiga tipe tersebut. Almond dan Verba menegaskan bahwa ketiga tipe itu tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik, yaitu:a. Budaya politik subjek-parokial (the parochial-subject culture) b. Budaya politik subjek-partisipan (the subject-participant culture)c. Budaya politik parokial-partisipan (the parochial-participant culture) Berdasarkan penggolongan atau bentuk-bentuk budaya politik di atas, dapat disebutkantiga model kebudayaan politik yaitu: 1. Demokratik Industrial : Sistem ini memiliki cukup banyak aktivis politik untuk menjamin adanya kompetisi partai-partai politik dan kehadiran pemberian suara yang besar. 2. Sistem Otoriter : Dalam sistem ini, jumlah industri dan gerakan modernis amat kecil, meskipun terdapat organisasi politik dan partisipan politik seperti mahasiswa, kaum intelektual yang menentang sistem yang ada secara persuasif, tetapi sebagian besar rakyatnya hanya menjadi subjek yang pasif. 3. Demokratis Pra-industrial : Dalam sistem ini, jumlah partisipan dan keterlibatannya dalam pemerintahan sangat kecil. Pola kepemimpinan sebagai bagian dari budaya politik menuntut konformitas atau mendorong aktivitas. Di negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah diharapkan berperanan besar dalam membangun pelbagai bidang kehidupan. Dari sudut penguasa konformitas menyangkut tuntutan atau harapan perlunya mendapat dukungan rakyat Modifikasi atau kompromi tidak diharapkan, apalagi kritik. Jika pemimpin merasa dirinya penting, dia menuntut rakyat menunjukkan kesetiaan yang tinggi. Akan tetapi, ada pula elite politik yang menyadari inisiatif rakyat dalam menentukan tingkat pembangunan. Elite yang demikian sedang mengembangkan pola kepemimpinan inisiatif rakyat dengan tidak mengekang kebebasan.Suatu pemerintahan yang kuat serta dibarengi dengan kepasifan yang kuat dari rakyat biasanya mempunyai budaya politik yang bersifat agama politik, yaitu politik yang dikembangkan berdasarkan ciri-ciri agama yang cenderung mengatur secara ketat setiap anggota masyarakat. Budaya tersebut merupakan usaha percampuran politik dengan ciri-ciri keagamaan yang dominan dalam masyarakat tradisional di negara yang baru berkembang.